Kunjungan BPKP Kalimantan Barat ke BPS Kabupaten Sambas

Pada hari Selasa, 23-24 Oktober, BPS Kabupaten Sambas kedatangan tamu dari salah satu lembaga pengawas, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan BPKP kali ini sehubungan dengan adanya supervisi terkait kegiatan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2018. Dalam kunjungannya BPKP melakukan FGD (Focus Group Discussion) untuk membahas risiko terjadinya kecurangan dalam kegiatan KSA baik dari sisi petugas lapangan dan pengawas lapangan. Sehubungan dengan itu, BPS Kabupaten Sambas mengundang seluruh petugas lapangan dan juga pengawas kegiatan KSA untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat BPS Kabupaten Sambas yang dihadiri oleh seluruh petugas lapangan dan pengawas, subject matter (dalam hal ini Seksi Statistik Produksi), dan tiga orang auditor dari BPKP. Kegiatan FGD tersebut diawali dengan pemaparan materi mengenai kecurangan (fraud), dan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner terkait kegiatan KSA oleh semua petugas dan pengawas. Pada kesempatan ini, staf dari Seksi Statistik Produksi menjelaskan proses bisnis kegiatan KSA, mulai dari persiapan, pelatihan, pelaksanaan, dan juga monitoring yang dilakukan. Setelah itu kegiatan selanjutnya adalah diskusi bersama membahas risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan KSA. Pada diskusi ini beberapa mitra dan juga pengawas menyampaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi baik dari sisi teknis kegiatan maupun sisi administrasi. Setelah mengidentifikasi risiko diskusi dilanjutkan dengan membahas mitigasi yang mungkin dilakukan untuk meminimalisasi tindak kecurangan.

Supervisi yang dilakukan oleh BPKP berlangsung sampai tanggal 24 Oktober. Pada hari kedua kegiatan yang dilakukan hanya pertemuan dengan subject matter, yaitu Seksi Statistik Produksi untuk membahas hasil FGD hari sebelumnya. Melalui supervisi kali ini diharapkan kegiatan KSA berjalan dengan lebih baik, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun administrasi keuangan.